WONOGIRI, sendang-wonogiri.id – Sebanyak 60 orang terdiri dari Ketua RT/RW, BPD, LPM & perangkat desa se-Desa Sendang mengikuti kegiatan sosialisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) desa menuju keterbukaan informasi publik di Balai Desa Sendang, Rabu (3/7/2019). Sosialisasi dilakukan mengingat salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[caption id="attachment_8462" align="aligncenter" width="300"]

PPID Desa Sendang mengadakan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik kepada Ketua RT/RW, BPD dan LPM di Balai Desa Sendang, Rabu (3/7/2019). (Dok.desa.id - Foto : Ag)

[/caption]

Kepala Desa Sendang Sukamto Priyowiyoto menyampaikan, saat ini banyak orang takut dengan keterbukaan, namun dengan adanya keterbukaan justru akan menciptakan ketenangan dan kenyamanan. Artinya dengan keterbukaan akan mengeliminasi kedatangan pemohon informasi, sebab informasi sudah tersedia dan mudah diakses oleh siapa saja.

“Yang utama dalam pelaksanaan PPID harus berawal dari niat dan semangat untuk menuju keberhasilan. Mengingat saat ini masyarakat semakin cerdas, maka pemdes sebagai PPID desa berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan keterbukaan publik,” tegas Sukamto saat membuka sosialisasi tersebut.

[caption id="attachment_8463" align="aligncenter" width="300"]

PPID Desa Sendang mengadakan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik kepada Ketua RT/RW, BPD dan LPM di Balai Desa Sendang, Rabu (3/7/2019). (Dok.desa.id - Foto : Ag)

[/caption]

Ketua PPID Desa Sendang, Agung Susanto menyampaikan, kebanyakan badan publik mengalami kesulitan ketika ada permohonan informasi terkait penggunaan anggaran. Karenanya, pada sosialisasi itu, pihaknya menghadirkan Tenaga Ahli Dinas PMD Kabupaten Wonogiri, Pendamping Desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi publik. Desa Sendang pun menjadi salah satu desa yang ditunjuk oleh PPID Utama untuk mengikuti KIP Award 2019 tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Ia menambahkan bahwa Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan desa untuk diawasi publik, penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

“Pada kesempatan ini dihadirkan Tenaga Ahli Dinas PMD, yaitu Bapak Satya Graha sebagai narasumber, untuk meyakinkan bahwa dengan keterbukaan informasi akan meminimalisir masalah terkait sengketa informasi. Sehingga menciptakan kenyamanan dalam bertugas atau bekerja,” jelas Agung.

Satya Graha, mengapresiasi kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan Pemerintah Desa Sendang. Mengingat Desa Sendang merupakan desa pelopor yang pertama kali mengadakan pembinaan dan sosialisasi pada 2019 ini. Ditambahkan, seiring perkembangan zaman, penyelenggara negara harus membuka pikiran dan mengubah pola pikir, khususnya menyangkut keterbukaan informasi publik. Apalagi UU KIP lahir melalui berbagai proses.

“Keterbukaan sendiri adalah sebuah sebutan dalam perundang-undangan namun lebih utamanya pada transparansi terhadap informasi. Masyarakat akan menaruh kepercayaaan pada lembaga, apabila mereka turut berpartisipasi aktif terhadap program program di desa,” jelasnya. (adm)